Pemerintah Kabupaten Bombana Gelar Kegiatan Advokasi dan Pelatihan untuk Penyusunan Pelaporan Anggaran Responsif Gender

BOMBANA,LINGKUPMEDIA.id-Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) khususnya Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, gelar kegiatan Advokasi dan Pelatihan untuk Penyusunan Pelaporan Anggaran Responsif Gender (ARG), yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Drs Man Arfa, M.Si., mewakili Pj. Bupati Bombana di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kamis (28/3/2024),

 

Dalam sambutannya, Drs Man Arfa menegaskan pentingnya pelaporan anggaran yang responsif gender dalam pembangunan daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa, anggaran yang responsif gender telah diamanahkan ke dalam Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan Inpres tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 67 Tahun 2011, tentang perubahan atas Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG.

 

Lebih lanjut, Sekda Bombana menjelaskan dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah berkewajiban untuk menjamin terlaksananya PUG dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga, sehingga dapat mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Pprg) merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarustamaan gender dalam pembangunan.

 

Dua proses tersebut saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan gender yang diukur dari bagaimana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.

 

“Perencanaan responsif gender pada lingkungan pemerintahan, perlu keterlibatan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki agar secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan,” ujar Man Arfa.

 

Melalui kegiatan ini diharapkan para perencana dapat menyusun analisa Gender Analisis Pathway (GAP), Tor dan Gender Budgeting Statment (Gbs), yang nantinya akan menjadi dokumen laporan ARG Kabupaten Bombana yang juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.(Avd)